Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Secara Terpadu di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Mei 2021. Rapat ini dipimpin oleh Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Bapak Kosmas Harefa.
Adapun output dalam rapat ini adalah sebagai berikut :
- Akan dibentuk regulasi terkait kewenangan desa dan akan dibuatkan payung hukum terkait regulasi tersebut.
- Akan dibentuk Pokja lintas K/L/D untuk membahas dan mempercepat proses regulasi
Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan menyampaikan :
➢ Dalam rangka membangun sebuah Desa Wisata maka dibutuhkan integritas serta kebijakan yang dapat menjadi payung peraturan desa, terutama dalam bidang pariwisata.
➢ Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai K/L dapat dilihat bahwa pembangunan hard/soft infrastruktur menempati peringkat pertama di tiga DPSP.
➢ Selanjutnya program pengembangan kapasitas SDM terutama dalam bidang penguatan dan pemasaran produk harus dilakukan berdampingan sehingga menjadi dukungan mayoritas yang diterima di seluruh DPSP
➢ Diharapkan pada tahun 2022 sampai 2023 akan ditetapkan 50 Desa Wisata yang nantinya menjadi percontohan bagi Desa lainnya.
Kementerian Desa :
➢ Telah dilakukan program untuk peningkatan kapasitas SDM sebanyak 4 program yang sudah dilakukan terutama dalam pengelolaan objek-objek wisata di DPSP.
Direktur Destinasi Pariwisata BPODT :
➢ Terkait dukungan Desa Wisata BPODT telah melakukan program penyusunan desain toilet international di Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan.
➢ Saat ini sudah ada 19 Desa Wisata di Danau Toba, apakah masuk ke dalam 50 desa wisata yang akan dibangun oleh lintas K/L/D.
Kesimpulan :
➢ Sinergi terkait dukungan di 50 desa wisata yang sudah ditentukan
➢ Membangun komitmen untuk 50 Desa Wisata yang sudah dibangun melalui sinergitas lintas sector melalui program-program yang sudah dilakukan.
224 total views
