Siaran Pers
Badan Pelaksana Otorita Danau Toba
BPODT Gelar Rakor Pemda se-KDT, Bahas Data Pariwisata Dan Pengelolaan Sampah di Kawasan Danau Toba
Toba, 20 Agustus 2024 – Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) menggelar Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Kawasan Danau Toba (Rakor Pemda se-KDT) untuk membahas Pengembangan Data Pariwisata dan Pengelolaan Sampah di Kawasan Danau Toba. Rakor tersebut dilaksanakan di Kantor BPODT Toba, Sibisa, Kabupaten Toba, pada Selasa, 20 Agustus 2024.
Rakor Pemda KDT dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah dari delapan kabupaten yang ada di Kawasan Danau Toba, yakni: Kabupaten Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Pakpak Bharat, Karo, dan Simalungun masing-masing dihadiri empat dinas yakni: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Rakor ini membahas dua topik, yakni Pengembangan Data Pariwisata dan Pengelolaan Sampah di Kawasan Danau Toba.
Rakor tersebut dihadiri oleh Direktur Utama BPODT, Jimmy Bernando Panjaitan beserta jajaran Direksi dan Kepala Divisi. Untuk topik Pengembangan Data Pariwisata, narasumber yang hadir yakni Rayinda Citra Utami, Statistisi dari Pusat Data dan Informasi Kemenparekraf/Baparekraf dan Heny Wulandari, Statistisi dari Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, BPS. Sedangkan narasumber untuk topik Pengelolaan Sampah adalah Indra Bangsawan Harahap dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara serta Hafizul Khair dan Ronald Siregar, akademisi dari Universitas Sumatera Utara.
Dirut BPODT dalam sambutannya mengatakan bahwa sesuai dengan Tugas dan Fungsi BPODT sebagai fasilitator kepariwisataan di Kawasan Danau Toba, BPODT mengundang Pemerintah Daerah untuk membahas tentang Pengembangan Data Statistik Pariwisata dan Pengelolaan Sampah di Kawasan Danau Toba.
“Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagai fasilitator kepariwisataan di Kawasan Danau Toba, kami mengundang Bapak/Ibu untuk membahas tentang Pengembangan Data Statistik Pariwisata dan Pengelolaan Sampah di Kawasan Danau Toba karena kami menganggap kedua topik ini sangat penting untuk mencari solusi terbaik agar kedua permasalahan tersebut dapat kita selesaikan bersama,” ujarnya.
Heny Wulandari, Statistisi dari Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, BPS dalam paparannya menyampaikan bahwa BPS berperan sebagai penyedia data statistik resmi, termasuk data pariwisata yang berpedoman pada standar internasional, seperti International Recommendation of Tourism Statistics (IRTS) 2008. Penggunaan standar ini menjamin bahwa data yang dikumpulkan dan disajikan sesuai dengan metode pengumpulan data pariwisata global, sehingga memungkinkan perbandingan statistik antara daerah di Indonesia maupun di tingkat internasional.
Melalui situs bps.go.id, BPS menyediakan berbagai jenis data pariwisata yang dapat diakses secara terbuka, termasuk jumlah wisatawan, lama tinggal, asal negara wisatawan mancanegara, serta data terkait industri pendukung seperti akomodasi dan transportasi. Salah satu fitur penting yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata di kawasan Danau Toba adalah Sistem Informasi Statistik Terintegrasi (SILASTIK). SILASTIK menyediakan data mikro yang lebih detail, yang dapat diakses setelah adanya perjanjian antara BPS dan instansi terkait.
BPS mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan data mikro ini guna mendukung perencanaan dan evaluasi kebijakan pariwisata. Data mikro ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun indikator kinerja yang spesifik dan terukur, sehingga capaian pembangunan pariwisata dapat dipantau secara berkelanjutan. Data yang valid diperlukan untuk beberapa tujuan utama, di antaranya keputusan berbasis bukti, alokasi sumber daya dan evaluasi dampak kebijakan.
Selain itu, Pusat Data dan Informasi Kemenparekraf/Baparekraf menambahkan pentingnya melaksanakan survei mandiri secara berkala untuk mengidentifikasi pergerakan wisatawan, terutama pada pintu masuk wilayah seperti bandara, pelabuhan, terminal, dan pintu tol. Survei ini diharapkan dapat melengkapi data yang dikumpulkan oleh BPS, sehingga pemerintah daerah memiliki data yang lebih komprehensif. Data ini tidak hanya berguna untuk memetakan profil wisatawan, tetapi juga untuk mengalibrasi angka kunjungan wisatawan yang dilaporkan secara resmi.
Lebih jauh lagi, Pemerintah Daerah disarankan untuk melakukan survei pada sektor usaha akomodasi dan daya tarik wisata. Survei ini dapat membantu menciptakan koefisien kalibrasi yang memperkuat data kunjungan wisatawan serta memproyeksikan dampak ekonomi dari sektor pariwisata.
Indra Bangsawan Harahap dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengadopsi paradigma baru dalam pengelolaan sampah, yang mengedepankan prinsip pemilahan di sumber dan penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) guna mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dalam Rakor, juga disoroti konsep sirkular ekonomi yang diterapkan melalui pembentukan Bank Sampah Induk, Bank Sampah Unit, dan Koperasi Persampahan. Selain itu, pengolahan sampah organik dengan teknologi bio konversi maggot BSF sebagai pakan dan pupuk, serta pembuatan bio activator sebagai sumber bahan bakar alternatif, menjadi bagian dari strategi untuk mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di kawasan ini.
Hafizul Khair dan Ronald Siregar, akademisi dari Universitas Sumatera Utara menyampaikan bahwa pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam pengumpulan data melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Pengumpulan data yang akurat akan membantu merumuskan kebijakan berbasis data yang efektif. Selain itu, diperlukan penyusunan dokumen perencanaan khusus yang menguraikan strategi pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di kawasan Danau Toba. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba serta dokumen Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Danau Toba yang saat ini masih dalam proses penetapan. Kerja sama antara pemerintah delapan kabupaten yang mengelilingi Danau Toba juga menjadi penting untuk memastikan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien di Kawasan Danau Toba.
Pada bagian akhir Rakor tersebut, Dirut BPODT mengharapkan dengan terselenggaranya Rakor Pemda se-KDT diharapkan terjalin kolaborasi atau kerja sama yang lebih baik dari seluruh Pemda yang ada di Kawasan Danau Toba untuk mengatasi permaslahan-permasalahan yang ada di Kawasan Danau Tob. Pemda juga diharapkan dapat memberdayakan masyarakat yang ada di Kawasan Danau Toba agar berperan aktif mendukung Pengembangan Data Pariwisata dan Pengelolaan Sampah di Kawasan Danau Toba. Hadir dalam rapat tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik, Arditama Nusantara Putra; Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan, Raja Malem Tarigan; Direktur Destinasi Pariwisata, Fritz Nababan; Direktur Pemasaran Pariwisata, Wahyu Dito Indharto; Kepala Divisi Umum, Mosanda Tampubolon; Kepala Divisi Komunikasi Publik, Nelson Lumbantoruan; Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Pariwisata, Detty Hertati Silaban; Kepala Divisi Amenitas dan Daya Tarik Wisata, Siswanto Sinambela; Kepala Divisi Aksesibilitas dan Infrastruktur, Malida Girsang; serta Kepala Divisi Pemasaran Nusantara, Barry Donald Tampubolon.
217 total views
