Siaran Pers
Badan Pelaksana Otorita Danau Toba
Dirut BPODT Apresiasi Terpilihnya Desa-Desa Di Kecamatan Ajibata Sebagai Kawasan Perdesaaan Prioritas
Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Dirut BPODT), Jimmy Bernando Panjaitan mengapresiasi terpilihnya desa-desa di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP). Informasi terpilihnya desa-desa di Kecamatan Ajibata sebagai KPP disampaikan oleh Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Kementerian PPN/Bappenas), Togu Pardede saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Kajian Penyusunan Model Pengembangan Kawasan Perdesaan Lestari dan Berkelanjutan di Kantor BPODT Toba (Jumat, 8 November 2024).
FGD Kajian Penyusunan Model Pengembangan Kawasan Perdesaan Lestari dan Berkelanjutan diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Kemenko PMK). FGD tersebut dihadiri oleh Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Togu Pardede, Hotman Sihotang dari Kemenko PMK, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Toba, Rafles Gultom, perwakilan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Toba, Mariana Simanjuntak dari IT Del sebagai perwakilan akademisi, Eko Pardede, Koordinator Selatan Gaja Toba, Camat Ajibata, Kepala Desa se- Kecamatan Ajibata, perwakilan UMKM, Tokoh Masyarakat, Pemuka Adat, Perwakilan Komunitas, pegiat seni, dan perwakilan BPODT.
Togu Pardede mengatakan bahwa desa-desa di Kecamatan Ajibata terpilih sebagai KKP dan menjadi pilot project model pengembangan kawasan perdesaan lestari dan berkelanjutan.
“ Desa-desa di Kecamatan Ajibata terpilih sebagai KKP dan menjadi pilot project model pengembangan kawasan perdesaan lestari dan berkelanjutan. KPP adalah wilayah perdesaan yang penanganannya didahulukan dibandingkan kawasan perdesaan lainnya pada kurun waktu tertentu melalui program teintegrasi dari berbagai kementerian/ lembaga terkait. Hal ini merupakan penerapan Asta Cita Presiden dari delapan program nasional yakni: Membangun dari desa dan dari bawah untuk memeratakan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Kegiatan tersebut akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029 yang akan menjadi tanggung jawab semua stakeholder dari kementerian/lembaga” ujar Togu.
Lebih lanjut Togu menjelaskan bahwa pembangunan dari desa dan dari bawah bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan memeratakan ekonomi, membangun dari desa menyehatkan kota, ekonomi bertumbuh dan lestari dan karena itulah maka FGD tersebut dilaksanakan untuk mengumpulkan data-data yang ada di lapangan berupa: warisan alam, kekayaan budaya berupa budaya kultur, acara adat, ritual, kampung-kampung, potensi ekonomi seperti: pertanian, peternakan, tenun.
“ Kawasan Perdesaan Prioritas ini kita gali sesuai dengan potensi dan kearifan lokal yang ada, perencanaan yang terukur, siapa melakukan apa sesuai dengan bidang masing-masing. KKP ini perlu diintegrasikan menjadi sebuah paket wisata, kekayaan dan warisan budaya berupa tradisi budaya, ritus-ritus, praktik-praktik budaya pelu didata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia berupa pelatihan dan pendampingan. Kita akan membuat rencana aksi selama lima tahun yang akan dilakukan di KPP ini” ujar Togu.
Hotman Sihotang dari Kementerian PMK mengatakan bahwa desa-desa di Kecamatan Ajibata terpilih sebagai KPP maka Kementerian PMK bekerjasama dengan Kementerian Bappenas melakukan pendataan potensi, masalah dan tindak lanjut dari skenario penetapan KKP. Tujuannya adalah untuk memetakan permasalahan dan kebutuhan desa yang kemudian akan melakukan intervensi ke Kementerian/ Lembaga untuk masuk KPP.
“ Desa-desa di Kecamatan Ajibata sebagai KPP, dan sebagai tindak lanjut akan dilakukan pendataan tentang potensi, masalah dan tindak lanjut dari scenario penetapan KPP. Tujuan FGD agar pemerintah dapat merumuskan persoalan ril yang ada di Masyarakat antara lain: Pembangunan infrastruktur, sarana prasarana dan lingkungan, Pembangunan sosial budaya, ekonomi dan kelembagaan desa” ujar Hotman.
Terpisah, Dirut BPODT, Jimmy Bernando Panjaitan mengapresiasi terpilihnya desa-desa di Kecamatan Ajibata sebagai KKP dan berterimakasih kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko PMK yang melaksanakan FGD di Kantor BPODT Toba.
“ BPODT mengapresiasi atas terpilihnya Desa-Desa di Kecamatan Ajibata sebagai KPP, khususnya desa-desa yang berada di Kawasan Sibisa, dan menyambut gembira atas terlaksananya FGD Kajian Penyusunan Model Pengembangan Kawasan Perdesaan Lestari dan Berkelanjutan di Kantor BPODT Toba” ujarnya.
Lebih lanjut Jimmy mengatakan bahwa BPODT siap bekerjasama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan kementerian/lembaga tekait untuk memajukan desa-desa di Kecamatan Ajiabata, khususnya di Kawasan Sibisa yang didalammnya terdapat Toba Caldera Resort yang merupakan kawasan wisata yang dikelola oleh BPODT.
“ Selama ini kami turut ambil peran untuk memajukan desa-desa di Kawasan Sibisa khususnya di bidang pariwisata. Kami telah melakukan survei dan pendataan potensi wisata yang ada di Kawasan Sibisa dan telah membuat paket-paket wisata. Kami berharap melalui Pengembangan wisata di desa-desa tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat” ujarnya.
164 total views
