Siaran Pers:
Badan Pelaksana Otorita Danau Toba
Sinergikan Percepatan Pembangunan Pariwisata Danau Toba, BPODT Undang Stake Holder se-kawasan Danau Toba
Simalungun, 12 Juni 2023 – Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba yang berkualitas dan berkelanjutan, BPODT mengadakan rapat koordinasi bersama stake holder di kawasan Danau Toba, (Parapat, 12 Juni 2023).
Rapat tersebut dihadiri oleh Plt. Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Frans Teguh bersama jajaran Kemenparekraf lainnya. Rapat koordinasi ini membahas tentang berita terbaru terkait pengembangan infrastruktur dasar di kawasan otoritatif dan juga infrastruktur koordinatif.
Mewakili Dirut BPODT, Fritz Nababan selaku Direktur Destinasi Pariwisata BPODT menjelaskan beberapa progress pembangunan BPODT. Ia mengatakan saat ini sudah ada 3 Investor yang sudah berminat membangun di Toba Caldera Resort.
“Saat ini PT. Labersa Hutahaean adalah investor pertama yang sudah mulai melakukan proses pembangunan di Toba Caldera Resort pasca penandatanganan kerjasama yang sudah ditandai dengan peletakan batu pertama pada bulan Desember tahun lalu,” ujar Fritz Nababan.
Plt. Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Frans Teguh mengatakan arahan Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif percepatan yang dilakukan salah satunya adalah memastikan Infrastruktu dasar, misalnya pembangunan jalan sepanjang 2,1 km dan juga diluar kawasan sekitar 3,6 km menuju Desa Sigapiton.
Dalam Rapat tersebut Deputi Frans menambahkan juga memberi arahan terkait utilasi dasar (jaringan air, jaringan listrik, limbah cair dan padat) harus tetap diperhatikan agar dapat menarik wisatawan. Terkait Investasi di Danau Toba, Deputi Frans mengatakan BPODT sudah bisa menarik para Investor untuk menjajaki Investasi di luar kawasan otoritatif dalam hal ini di 8 Kabupaten Kawasan Danau Toba, misalnya invetasi hotel, desa wisata, homestay dll agar tetap menjadi daya tarik wisatawan.
Selain itu ada beberapa masukan dari Deputi Frans dalam rapat ini diantaranya terkait pengelolaan aset, misalnya pada ruang public di Pantai Bebas Parapat, Mendorong perkembangan di Desa Wisata agar wisatawan tetap betah dan Desa Wisata tersebut semakin menarik perhatian para wisatawan.
Rapat koordinasi ini dihadiri juga oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP, Perwakilan dari Kemen PUPR, Perwakilan dari Kemenko Marves, Perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Perwakilan dari Kementerian LHK, Kepolisian Republik Indonesia, Pemda Kabupaten Toba, Asosiasi Perjalanan Wisata Danau Toba, PHRI Danau Toba, Bambang Cahyo Murdoko Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik, Fritz Nababan Direktur Destinasi Pariwisata.
Anderson Situmeang
Kepala Divisi Komunikasi Publik BPODT
1,201 total views
